BIDADARI PAMEKASAN

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peluncuran OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS Berbasis Risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK).

Dengan OSS Berbasis Risiko, tingkat perizinan dibagi menjadi tiga level, yakni risiko rendah, risiko sedang atau menegah, dan risiko tinggi. UMK Risiko Rendah mendapatkan keistimewaan perizinan tunggal dari aturan ini. Pelaku UMK hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal.

Permasalahan yang selanjutnya muncul adalah bahwa pelaku UMKM masih belum sepenuhnya memahami tata cara perizinan melalui sistem OSS. Hal ini berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan dan pengembangan serta evaluasi perizinan usaha untuk UMKM di Kabupaten Pamekasan.

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah dengan membuat terobosan pelayanan dengan melakukan pembinaan dan pendampingan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Pamekasan melalui inovasi Bidadari Pamekasan (Pembinaan dan Pendampingan Perizinan Berusaha). Melalui Strategi pembinaan, pendampingan dan penerbitan izin usaha yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola yang dilakukan di Kecamatan, Desa, Kelompok Usaha.

Oleh karena itu, agar inovasi Bidadari Pamekasan ini dapat dilaksanakan secara efektif, terarah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang perizinan berusaha maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Inovasi Bidadari Pamekasan