1. Latar Belakang

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identic dengan high –cosy economy (ekonomi biaya tinggi). Begitu banyaknya permasalahan dalam pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubaahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan public. Inilah kerangka mendasar yang harus diramu dalam tata cara yang berorientasi pada hasil dan menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat sehingga lahir GENERASI PELAYANAN PUBLIK TERPADU, lalu generasi kedua bernama PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP). MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta.

2. Definisi Mal Pelayanan Publik

Definisi Mal Pelayanan Publik menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan beruisaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan Kenyamanan

3. Maksud Dan Tujuan

1. 1. Memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
   2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia;
   3. Mengintergrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi yang sama;
   4. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara pelayanan public dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan public; dan
   5. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Dasar Hukum

1. 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
   5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

5. Lokasi MPP

Lokasi MPP Kabupaten Pamekasan saat ini berada di Gedung Islamic Center Jln. Raya Panglegur KM. 3 Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dengan Luas Gendung 545M 

6. Sarana Dan Prasarana

1. 1. Pembangunan dan renovasi gedung telah selesai pada bulan Agustus 2023.
   2. Sarana dan prasarana yang tersedia di MPP Pamekasan :
      • 20 Konter layanan
      • Loket Disabiltas dan Toilet Disabilitas
      • Loket Informasi dan Pengaduan
      • Tempat Ibadah/ Musholla
      • Ruang Laktasi
      • Ruang Baca / Pojok Baca
      • Ruang Bermain Anak
      • Lounge Investasi
      • Balai Nikah
      • Mesin Antrian dan Media Informasi digital
      • Coffe Corner
      • Gerai Promosi / UMKM
      • CCTV
      • Parkir umum dan disabilitas
      • Ruang Rapat
      • Ruang Kontrol Jaringan IT
      • Sofa Tunggu Disabilitas

Untuk menunjang kaum disabilitas, telah disediakan lift, kursi roda, jalur landai, ruang tunggu disabilitas, toilet disabilitas, loket disabilitas.

7. Sistem IT Dan Sarana Media Publikasi

Untuk mendukung pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten pamekasan, kami menyediakan beberapa Aplikasi antara lain;

1. 1. SINORA (Sistem Informasi Nomor Antrian)
      • Sistem ini digunakan untuk memberikan nomor antrian kepada pengunjung Mal Pelayanan Publik
   2. SIPANDA (Siap Melayani Pengaduan Anda)
      • Sipanda merupakan layanan yang kami sediakan untuk menampung aduan masyarakat agar lebih mudah dalam menyampaikan aduannya kita siapkan pengaduan secara online mdan secara langsung di MPP.
   3. ASKA (Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat)
      • ASKA atau aplikasi survei kepuasan masyarakat adalah, aplikasi yang dibangun untuk mempermudah proses pelaksanaan survei layanan yang diselenggarakan di Mol pelayanan pablik kabupaten pamekasan. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat atau disingkat dengan ASKA, dibentuk untuk mempermudah proses survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yang selama ini masih dilakukan secara manual, yaitu dengan menyebarkan lembar kuesioner kepada setiap pengunjung Mol Pelayanan Pablik Kabupaten Pamekasan, kemudian dikumpulkan dan direkap secara manual. respon pengunjung yang terdapat pada lembar kuesioner survey diketik ulang untuk memudahkan perhitungan kemudian dilakukan perhitungan. Hal ini sangat tidak efektif dan membutuhkan banyak tenaga serta waktu yang relatif lama. Oleh karena itu dibuatlah inovasi berbasis aplikasi digital yang kemudian diberi nama ASKA atau aplikasi survei kepuasan masyarakat.
   4. SIPEDAZ (Sistem Informasi Pengaduan Dan Data Perizinan)
      • Sipedaz, sistem informasi pengaduan dan data perizinan. Aplikasi ini dibuat untuk mengelola data pengaduan dan data perizinan. Di bidang pengaduan, aplikasi ini digunakan untuk mengelola pengaduan dari masyarakat yang masuk ke dpmptsp / mpp baik secara langsung maupun secara online, sehingga dpt dengan mudah di monitoring statusnya oleh pejabat yang berwenang, apakah sudah selesai atau masih dalam proses penanganan. Dibidang data perizinan, aplikasi ini menjadi media back up data2 izin yang dikeluarkan oleh dpmptsp melalui SIMBG dan Oss, sehingga ketika kedua sistem tersebut mengalami trouble seperti kejadian tahun kemaren, arsip data izin, sk pbg ttp dapat diterbitkan seandainya ada permohonan cetak ulang PBG/IMB

Jalan Raya Panglegur Km. 03

Via Islamic Center