Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat
RENSTRA DPMPTSP 2024-2026 Read More »
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PenyusunanRencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upayamengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunandaerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkandimana semua kebijakan, program, sasaran dan
RENCANA KERJA DPMPTSP 2023 Read More »
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
LKJIP DPMPTSP 2023 Read More »
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana trategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu ada Peraturan Menteri PANRB Nomor
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
