LKJIP

Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan […]

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- 2022 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana trategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu ada Peraturan Menteri PANRB Nomor

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar

Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh bidang dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Selain itu, Untuk