LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- 2022 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB
Pembangunan Zona Intergritas DPMPTSP & NAKER Kab. Pamekasan, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana trategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu ada Peraturan Menteri PANRB Nomor
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Adapun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar
Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh bidang dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Selain itu, Untuk
Orang pribadi atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h.
Perda Larangan Usaha Karaoke Kab. Pamekasan Read More »
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
